PARTAI POLITIK

Bab I

Pendahuluan

  1. I.     Latar Belakang

Di era globalisasi persaingan semakin ketat pengetahuan pun semakin berkembang sesuai perkembangan zaman , sebagai Bangsa Indonesia tentulah memerlukan persiapan dan kemampuan khususnya kita sebagai pelajar  tentunya dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang tinggi agar tidak  terjebak ke dalam jurang keterpurukan .Dengan mempelajari ilmu politik dalam demokrasi diharapkan mampu menopang sumber daya manusia menjadi lebih berwawasan yang luas .Dalam mempelajari politik ini memuat kajian-kajian demokrasi diantaranya masalah pemilu, partai politik dalam rangka demokrasi yang aman ,jujur dan adil.Tentunya masyarakat mampu menyaring keilmuan dalam segi politik demokrasi dan mengkaitkannya dengan Islam .Oleh karenanya islam dan demokrasi saling berkesinambungan satu  dengan yang lainnya .

Diharapkan dengan penyusunan makalah ini mampu memberikan pelajaran dan pemahaman yang nyata dan bisa diterima dengan sebaik-baiknya ,dengan demikian ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan dalam masyarakat dalam bidang politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi berbangsa dan bernegara .Di samping itu keterkaitan islam dan demokrasi ini mampu memberikan pengarahan dalam mewujudkan demokrasi yang adil, jujur, khususnya di Negara Indonesia  tercinta ini.Mengingat mayoritas kepercayaan yang di anut bangsa Indonesia ini adalah Islam tentulah ada banyak sekali pelajaran-pelajaran agama dalam berdemokrasi yang baik dan benar ,pada hakikatnya demokrasai sudah diajarkan dalam Al-Quran,Sunah Rasulullah serta KhulafauRasyidin .Oleh karena itu masyarakat harus mampu mewujudkan demokrasi yang baik berdasarkan nilai-nilai keislaman .

  1. II.     Rumusan Masalah          
  2. Bagaimana partai politik dan pemilu itu berlangsung dalam sistem demokrasai?
  3. Hal apa saja yang berkaitan dengan islam dan demokrsi ?

 

Bab II

Pembahasan

I.Pengertian

  1. Partai Politik

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[1]

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Istilah politik berasal dari kata Polis (bahasa Yunani) yang artinya Negara Kota. Dari kata polis dihasilkan kata-kata, seperti:1. Politeiaartinya segala hal ihwal mengenai Negara.2. Polites artinya warga Negara.3. Politikus artinya ahli Negara atau orang yang paham tentang Negara atau negarawan.4. Politicia artinya pemerintahan Negara.Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari system tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaantertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhitingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.Pembagian

atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.Jadi, politik merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara mengikat.Sistem pilitik suatu Negara selalu meliputi 2 suasana kehidupan. Yaitu:a. Suasana kehidupan politik suatu pemerintah (the Govermental political sphere) b. Suasana kehidupan politik rakyat (the sociopolitical sphere)Suasana kehidupan politik pemerintah dikenal dengan istilah suprastruktur politik, yaitu

bangunan “atas” suatu politik. Pada suprastruktur poliyik terdapat lembaga-lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam proses kehidupan politik (pemerintah).Suasana kehidupan politik pemerintahan ini umumnya dapat diketehuai dalam UUD ataukonstitusi Negara yang bersangkutan. Suprastruktur politik Negara Indonesia meliputiMPR, DPR, Presiden, MA, BPK, danDPA.Suasana kehidupan politik rakyat dikenal istilah “Infrastruktur politik” yaitu bangunan bawah suatu kehidupan politik, yakni hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macamgolongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat

Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

  1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
  2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
  3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
  4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

.                                 Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:

  1. Partai politik
  2. Kelompok kepentingan
  3. Kelompok penekan
  4. Alat komunikasi politik
  5. Tokoh politik.
  6. Pemilu dalam Kerangka Demokrasi

a)      Pemilu

Pengertian Pemilu Menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dariPresiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Padakonteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan sepertiketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih seringdigunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilumenawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanyedilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukanoleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dandisetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

ASAS PELAKSANAAN PEMILU

waktu pelaksanaan, dan tujuan pemilihan diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)UUD 1945, dan bukan di dalam Pasal 22E ayat (6) yang mengatur tentang ketentuan pemberian delegasi pengaturan tentang pemilihan umum dengan undang-undang.Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Karena itu, asas jujur dan adil iniseharusnya dijunjung tinggi oleh aparat pemerintah, termasuk aparat Polri yang dalam pemilu harus bertindak netral dan tidak memihak. ”Penyimpangan terhadap asas ini yangdilakukan oleh aparat pemerintah termasuk aparat Polri akan mengakibatkan timbulnyakeraguan masyarakat terhadap kemurnian hasil pemilu,” katanya.Dia mengatakan, berdasarkan kajian panwas, pelanggaran terhadap asas pemilu padahakikatnya adalah penyimpangan yang lebih serius daripada penyimpangan administratif dan pidana. Pelanggaran ini bisa disebut sebagai pelanggaran pemilu. Karena itu, panwasmerekomendasikan kepada Polri untuk menerima dengan baik hasil klarifikasi dan pengkajian kasus VCD yang dilakuan panwas. Selanjutnya mengambil tindakan yangtepat terhadap aparatnya yang melanggar asas pemilu.

SYARAT-SYARAT PEMILU

  • Penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak dan independen
  • Tiingkat kompetitif dalam sebuah pemilu
  • Pemilu harus diselenggarakan secara berkala
  • Pemilu haruslah inklusif
  • Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan
  •  Alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan aksesmemperoleh informasi yang luas

TUJUAN PEMILU

Tujuan Pemilu Kita adalah mencoba membangun satu ruang komunikasi, antarakonstituen dengan para pemegang policy (termasuk di dalamnya, pihak Partai Politik,Calon Legislatif dan Calon Presiden). Lebih spesifik, Pemilu Kita berusaha membangunsatu mekanisme, suatu cara, suatu prosedur yang memungkinkan konstituen untuk  berkomunikasi secara langsung dengan pemegang policy, yang dari mekanisme atau caratersebut, memberi konstituen alasan untuk memilih mereka.Bagaimana Kami Akan Mewujudkan Tujuan Kami ?Perkembangan dunia internet, telah mencapai tahapan baru, yakni tahap dimana orangdapat membangun jaringan sosial-nya beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan jaringan/komunitas tersebut. Maksud saya, dunia komunikasi melalui internet, telah berubah : dari sekedar suatu cara yang memungkinkan orang bertukar informasi lewatemail (ini berkembang di era 1970-an) menjadi suatu social network yangmenghubungkan milyaran orang dalam suatu ruang. Internet telah menghapus hambatan-hambatan komunikasi, seperti jangkauan dan jarak. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan : “dimana ruang kerja Pemilu Kita?”.Hampir seluruh dari penduduk bumi telah mengenal kata “Internet”, dan sekitar 25 juta(bertambah 10% tiap tahun-nya, lebih lengkapnya di Internet World Stat) dari masyarakatkita telah menggunakan Internet sebagai media komunikasi mereka, entah melalui email,website, blog atau account-account di situs jaringan global (yang paling populer saat iniFriendster dan Facebook). Pemilu Kita percaya, dengan kerja pengorganisiran dan propaganda yang aktif dan berlangsung terus menerus, kami akan dapat membawa

sebagian besar dari mereka untuk ikut berpartisipasi dalam situs kami, jaringan kami,komunitas sosial kami. Atau bisa dibilang, dengan terus-menerus mengintervensi semuasitus jaringan global, forum-forum online, diskusi-diskusi di blog maupun situs publik,kami berupaya mengajak sebagian besar dari mereka untuk ikut berpartisipasi (berbagi pandangan, berdiskusi dan memotivasi mereka untuk aktif dalam Pemilu dan politik)dalam situs jaringan demokrasi yang baru : PemiluKita.com. Begitulah kami akanmewujudkan tujuan kami. Dalam hal ini Anda-lah yang menentukan, berhasil tidaknya tujuan tersebut.

b)     Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).[2] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,[3] yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.[4] Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).[5] Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.[6] Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.[7] Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.[8]

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada [i]masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka.[9] Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.[10]Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja.[11] Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.[12] [13]

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.[14] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.[15] Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.[16]

  1. II.                Islam dan Demokrasi
  • Definisi Demokrasi

     Demokrasi adalah sebuah tatanan Negara /pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. (benyamin Franklin). Demokrasi memberikan kepada manusia dua hal :

  1. Hak membuat hukum
  2. Hak memilih penguasa
  • Demokrasi dalam berbagai bidang

MEMAHAMI DEMOKRASI DALAM PEMBUATAN HUKUM :

  1. Dalam Islam membuat hukum adalah haram. Karena yang berhak membuat hukum hanya Allah, bukan manusia
         Firman Allah SWT (artinya) :

Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (QS Al-An’aam : 57)

         Walaupun ayat tersebut bersifat umum, tapi itulah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal  dengan Islam. Pada titik itulah, demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab  sudah jelas,memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum syara’ adalah suatu kekufuran. 
         Firman Allah SWT (artinya) : 
         "Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (QS Al-Maa`idah : 44)
2.      Menentukan kesepakatan (musyawarah)
o   Bila sudah ada hukum nya maka memusyawarahkan nya haram. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah teknis saja.
o   Bila yang dimusyawarahkan itu berkaitan dengan masalah
Uslub (Teknis) maka boleh pendapat manusia diminta.
       contoh : dalam musyawarah itu akan dibahas masalah status     minuman kemaksiatan, maka  dalam hal ini tidak boleh ada pendapat manusia yang mendukung . Sebab statusnya sudah jelas Haram, yang perlu dimusyawarakan adalah masalah uslub (teknis) pelarangannya dilapangan, misalnya siapa bagian operasi sweping di toko-toko minuman, siapa bagian memburu produsennya, siapa yang menghukum pelakunya dll.  

Contoh musyawarah (memasukkan pendapat orang lain) yang dilakukan nabi :
a.           Rasulullah saw pada waktu menentukan strategi di Perang Badar Al Kubra, Beliau berpendapat untuk memenangkan pertempuran pasukan harus menguasai tempat tertentu, tetapi kemudian ada seorang sahabat (Khubab bin Mundhir) yang menanyakan kepada beliau apakah hal ini pendapat beliau ataukah wahyu dari Allah. Bila wahyu maka tidak akan dibantah, tetapi bila hal ini pendapat nabi, maka Khubab mengusulkan untuk menempati sebuah wadi (oase) di medan Badar. Rasulullah kemudian menjelaskan ini bahwa hal ini adalah pendapat beliau pribadi, dan kemudian beliau menarik pendapatnya dan kemudian menerima pendapat Khubab sebab Khubab adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan merupakan orang yang paling kenal dengan medan pertempuran, seraya mengabaikan pendapat pribadi dan pendapat shahabat-shahabat yang lain.  
b.           Kita dapat mengambil ibroh dari kisah terjadinya perang Uhud. Rasulullah sebenarnya menginginkan pasukan bertahan di dalam kota, akan tetapi mayoritas shahabat (terutama shahabat-shahabat yang usianya masih muda) memilih menunggu musuh di luar kota Madinah. Karena suara mayoritas menghendaki menunggu musuh di luar kota, maka Rasulpun memutuskan untuk menunggu musuh di luar kota, walaupun beliau sendiri menginginkan di dalam kota. Bertahan dalam kota atau menunggu musuh di luar kota adalah masalah-masalah teknis (strategi) pertempuran yang diketahui oleh banyak orang, karena semua shahabat adalah penduduk kota Medinah,yang mengerti seluk beluk kota Medinah. Jadi masalah betahan di dalam kota atau menunggu musuh di luar kota bukan masalah wahyu yang sudah dinash. Dari sinilah kita bisa mengambil ibroh bahwa dalam masalah-masalah urusan teknis yang telah diketahui banyak orang, maka boleh diambil suara terbanyak.

MEMAHAMI DEMOKRASI DALAM MEMILIH PEMIMPIN :

System memilih penguasa/ kepala negara hal tersebut masih dapat didiskusikan.... dan bersifat furu’ (cabang).
Alasan :Rasul tidak pernah menentukan secara jelas bagaimanakah teknis memilih khalifah/pemimpin negara. Begitu juga peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lain semasa banyak sahabat masih  hidup, sehingga menjadi Ijma' shahabat bahwa boleh menggunakan beberapa uslub untuk memilih khalifah atau kepala negara. Dengan demikian dalam memilih siapakah calon kepala negara/Khalifah boleh dengan banyak teknis dalam hal ini mengambil suara mayoritas juga dapat dilakukan dan menggunakan Ahlul hali wal aqdi (parlemen) Juga dapat dilakukan . Jadi untuk memilih calon kepala negara (khalifah) dalam Islam bisa dicari dengan uslub (teknis) pemilihan umum.
o   Persamaan dan Perbedaan Islam dan Demokrasi
Persamaan Islam & Demokrasi 
Dr. Dhiyauddin ar Rais mengatakan, Ada beberapa persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi. Namun, perbedaannya lebih banyak. Persamaannya:
·             Jika demokrasi diartikan sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, itu pun sudah ada di dalam Islam. Kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan Imam atau Presiden. Pembuatan Undang-Undang atau hukum didasarkan pada alQuran dan Hadist, ijma, atau ijtihad. Dengan demikian, pembuatan UU terpisah dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Adapun Imam harus menaatinya dan terikat UU. Pada hakikatnya, Imamah (kepemimpinan) ada di kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan independen karena pengambilan keputusan tidak boleh didasarkan pada pendapat atau keputusan penguasa atau presiden, jelainkan berdasarka pada hukum-hukum syariat atau perintah Allah Swt.
·             Demokrasi seperti definisi Abraham Lincoln: dari rakyat dan untuk rakyat pengertian itu pun ada di dalam sistem negara Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif.
·             Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu (misalnya, asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, realisasi keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu, seperti hak hidup dan bebas mendapat pekerjaan). Semua hak tersebut dijamin dalam Islam.

Perbedaan Islam & Demokrasi
·             Demokrasi yang sudah populer di Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku-bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. Dengan kata lain, demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Adapun menurut Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Ikatan yang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapa pun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional
·             tujuan-tujuan demokrasi modern Barat atau demokrasi yang ada pada tiap masa adalah tujuan-tujuan yang bersifat duniawi dan material. Jadi, demokrasi ditujukan hanya untuk kesejahteraan umat (rakyat) atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.
·             kedaulatan umat (rakyat) menurut demokrasi Barat adalah sebuah kemutlakan. Jadi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Namun dalam Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan-batasan syariat, alQuran dan asSunnah tanpa mendapat sanksi.
Ø  Pandangan Ulama tentang demokrasi
Yusuf al-Qardhawi 
Menurut beliau, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya:
·         Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. 
·         Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. 
·         Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. 
·         Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas. 
·         Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. 
                              Salim Ali al-Bahnasawi 
Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang    tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi sebagai berikut: 
o   Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. 
o   Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. 
·         Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36). 
o   Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. 

Ø  PEMILU & PEMUNGUTAN SUARA
                   Ada yang beranggapan bahwa Pemungutan suara atau Pemilu adalah bentuk perampasan hak Allah Swt sebagai Hakim karena dalam Pemilu keputusan ditentukan manusia, bukan Allah. Pernyataan ini tidak benar karena :
·         kita bicara tentang Pemilu di negeri muslim: kandidatnya muslim, pemilihnya pun muslim dan keterlibatan nonmuslim dalam proses itu sangat tidak signifikan.
·         adanya campur tangan namusia untuk menentukan jalan hidupnya selama masih dalam kaidah umum nash syariat Islam. Allah Swt berfirman, ”hadirkanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu”.(QS ath Thalaq:2). ”Jika kamu khawatir adanya perselisihan antara keduanya, hendaklah kamu hadirkan seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga isteri”. (QS an Nisa:35).
·         jika kita perhatikan dengan seksama Pemilu atau pemungutan suara menurut Islam adalah pemberian kesaksian terhadap kelayakan calon pejabat negara atau calon anggota dewan. Oleh karena itu, si pemilih harus punya kelayakan sebagai seorang saksi adil dan baik perilakunya sehingga orang banyak ridha kepadanya. Allah azza wa Jalla berfirman, ”hadirkanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu”. (QS ath Thalaq:2) ”dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (QS al Baqarah:282). 

Bab III
Penutup
 
I.                   Kesimpulan
Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan demokrasi dan melibatkan banyak aktor-aktor secara langsung ataupun tidak langsung akan menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuannya dalam rangka penyerahan kedaulatan secara sukarela.
Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari ketetapan Hukum Allah. 
Karena itu, maka perlu sebuah sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya: 
1.      Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. 
2.      Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya.
3.      Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. 
4.      Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya dengan cukup mengambil pajaknya.
5.      Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah. 
6.      Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama.
7.      Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga.
 

Daftar Pustaka
 

http://www.ditpertais.net/jurnal/vol62003k.asp

http://www.islamic-center.or.id/-slamiclearnings-mainmenu-29/syariah-mainmenu-44/27-syariah/665-islam-dan-demokrasi

http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-demokrasi/

http://ummahonline.wordpress.com/2008/01/29/islam-dan-demokrasi/

http://www.zulkieflimansyah.com/in/kompatibilitas-islam-dan-demokrasi.html

http://www.arrahmah.com/index.php/news/read/6801/islam-dan-demokrasi-masih-jadi-perdebatan-di-kalangan-muslim

http://www.indonesiaindonesia.com/f/3688-adakah-demokrasi-islam/

http://www.khabarislam.com/islam-dan-demokrasi.html

http://www.docstoc.com/docs/22801041/Lagi-Soal-Islam-dan-Demokrasi/

http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=676%3A30-01-2009&catid=25%3Aartikel-rektor&Itemid=168

http://www.mujahidin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=69:pertemuan-islam-dan-demokrasi&catid=40:resensi&Itemid=58

https://anasunni.wordpress.com
 

 


[1]  Budiarjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.

[2] ^ “Democracy Conference”. Innertemple.org.uk. Diakses pada 22 Agustus 2010.

[3] ^ “Democracy Conference”. Innertemple.org.uk. Diakses pada 22 Agustus 2010.

[4] a b c d e f BBC History of democracy, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.]

[5] a b c “Pendidikan Kewarganegaraan”, Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797467775, 9789797467777.

[6] a b c d e f g h i j Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish.

[7] St Sularto, “Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 tahun Jakob Oetama”, Penerbit    Buku Kompas, 2001, 9797090035, 9789797090036.

[8] Zaim Saidi, “Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam menurut Amal Madinah”, Penerbit Republika, 2007, 9791102074, 978979110207

[9] a b c d e f g h i j Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish

[10] a b c d e f g h i j Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish

[11] a b c (Inggris) The Nature of Athenian Democracy, History Journal.Diakses pada 27 Juli 2011

[12] a b c d e f (Inggris) Timeline: Democracy’s rocky road, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.
href=”https://anasunni.wordpress.com

[13] a b c (Inggris) The Nature of Athenian Democracy, History Journal.Diakses pada 27 Juli 2011

[14] Slamet Muljana, “Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan, Jilid 2”, PT LKiS Pelangi Aksara, 2008, 9791283575, 9789791283571.

[15] a b Al-Zastrouw Ng, “Gus Dur, siapa sih sampeyan?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur”, Erlangga, 1999, 9794117323, 9789794117323.

[16] a b Al-Zastrouw Ng, “Gus Dur, siapa sih sampeyan?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur”, Erlangga, 1999, 9794117323, 9789794117323.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s